Ria Saptarika

Selasa, 21-10-2008 | 00:00:00

BATAM,TRIBUN - Pemko Batam bersiap-siap menerapkan sistem online untuk pelelangan semua jenis pekerjaan dan pengadaan barang/jasa. Sistem ini akan dimulai bulan Maret 2009 mendatang. Persiapan ke arah itu kini tengah digesa termasuk mempersiapakan perangkat dan sumber daya manusia.

Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Yusfa Hendri, menyebut sistem online merupakan upaya pemerintah mempercepat sistem kerja yang transparan pada setiap pengadaan barang/jasa. Dengan sistem ini proyek akan semakin transparan dan tidak ada yang ditutupi. Dinas pun akan bekerja lebih maksimal tanpa ada tekanan.

Untuk mempersiapkan sistem online itu, Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika, tanggal 13- 15 Oktober lalu melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, dan Departemen Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Penerapan kebijakan ini mengacu kepada aturan yang ada. Seperti, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003.

“Dengan dasar hukum yang sudah ada kita juga akan segera merealisasikan pembentukan unit layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan Pelaksanaan E-Procurement. Langkah-langkah pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan E-Procurement Pemko Batam sudah dipersiapkan,” jelas Yusfa, Senin (20/10).

Ria Saptarika mengungkapkan bahwa keinginan Pemko Batam menerapkan sistem lelang online sudah final. Hanya saja perlu didukung dengan instrumen hukum seperti Peraturan Wali Kota Batam tentang Pedoman E-Procurement, Surat Edaran Tentang Keharusan memakai E-Procurement di Lingkungan Pemko Batam, dan Surat Keputusan Penunjukan Personil LPSE Pemko Batam.

“Langkah-langka pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan E-Procurement Pemko Batam ini sudah saya siapkan. Termasuk time schedule pembentukannya. Saya menargetkan awal Maret 2009 sudah dimulai lelang perdana di internet,” ujarnya.

Ria menyebut sebelum Maret, secara marathon dibawah koordinasinya akan menyiapkan delapan hal yaitu, mengajukan proposal program ke LKPP/Bappenas, Survey dan Identifikasi Kesiapan SDM, Pembentukan Tim Operasional (LPSE), Pengadaan dan Instalasi Hardware, Training Tim LPSE, Sosialisasi dan Training PPK, Panitia dan Vendor/Rekanan, dan terakhir lelang perdana.

LKPP satu-satunya lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha berdasarkan Perpres Nomor 106 Tahun 2007.

“Mereka (LKPP) siap memberikan bantuan dan pembinaan kepada kita untuk menerapkan pelelangan secara elektronik melalui LPSE. Bantuan yang diberikan dimulai dari tahap persiapan sampai dengan pelelangan perdana secara elektronik,” katanya. (hat)

Tags: Tribun Batam //