Ria Saptarika

Ditulis oleh TB-Emerson

Ketua Apindo Kepri mengritik keras pernyataan Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika yang mengatakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) harus adil (fair). Pro-kontra antara pemerintah dan pengusaha yang tergabung dalam Apindo itu kian memanas dalam penentuan upah minimum kota (UMK). Sebelumnya, Ria berkomentar soal angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menekankan pada angka yang ditetapkan tim survey antara pemerintah, buruh, dan pengusaha. Jika tidak sesuai dengan hasil yang ditetapkan tim, menurut Ria, Apindo tidak fair.

Itu sebabnya dia meminta Apindo harus fair.Membalas tudingan tak sedap dari Ria itu, Ketua Apindo Kepri Abidin Hasibuan mengatakan pemerintah tidak memahami persoalan UMK. ’’Saya lihat Wakil Wali Kota berbicara tidak mengerti inti persoalan. Kita menyayangkan statemennya. Padahal, tanggal 23 Mei lalu, Apindo sudah mengirimkan surat keberatan terhadap survei KHL ini ke Kadisnaker dengan tembusan Wali Kota, Gubernur, Ketua Apindo Pusat dan Menaker,’’ ujarnya awal pekan ini.
Survei Dewan Pengupahan menetapkan KHL Rp 1.011.000. Namun, Abidin menilai empat item survei tidak rasional seperti kebutuhan meja dan kursi Rp 13.090 per bulan, lemari kayu Rp 9.924 per bulan, bola lampu Rp 2.200 per bulan dan biaya listrik Rp 24 ribu per bulan.Menurutnya, dalam survei on the spot ditemukan sebuah kamar sewa minimal ditempati dua pekerja dan maksimal 4 pekerja. Dalam sistem berlaku, biaya listrik dan lampu ditanggung pemilik kos. Demikian meja dan lemari kayu tidak mungkin dibutuhkan dalam kamar.’’Biasanya pakai lemari box bukan lemari kayu. Kalau lemari kayu dan meja makan mau tidur di mana. Kami protes item yang tidak sesuai ini,’’ ungkapnya. Ditegaskan pula, Permenaker No 17 Tahun 2005 meminta penyesuaian UMK dengan KHL dilakukan bertahap bukan dipaksakan.
Abidin meminta Pemko mengerti protes dan penolakan pengusaha itu. ’’Bukannya langsung membuat pernyataan seperti ingin jadi pahlawan dengan menyudutkan pengusaha. Kami ini aset negara. Jangan membela dan mendengar informasi sepihak saja lalu membuat opini yang kontraproduktif mengatakan Apindo tidak fair. Mari duduk satu meja dulu membahas ini,’’ tegasnya sambil mengatakan pernyataan Ria bisa membuat masyarakat beranggapan Apindo arogan dan tidak kooperatif.

Ditambahkannya, kenaikan upah bukan satu-satunya jaminan kesejahteraan. Ia mengatakan, apa artinya jika hari ini upah naik 10 persen namun keesokan harga kebutuhan naik 15 persen. Untuk itu, ia meminta Pemko jangan cuma menuntut peran pengusaha tapi juga tahu tugasnya dalam mengawasi inflasi dan harga barang tidak naik.
Selama ini, Abidin menilai, hampir tidak ada upaya mengendalikan inflasi. Bahkan, pejabat pemerintahan ini seperti orang duduk nonton TV di kursi memegang remote control. Lalu, bila persoalan muncul bersikap lempar batu sembunyi tangan. ’’Mana tanggungjawab Pemko dalam KHL ini dan apa yang mereka buat mengendalikan harga agar tidak naik terus,’’ paparnya.

Pria asal Moro ini pernah mengajukan usulan agar Pemko membuat posko pengaduan harga sembako, sayuran dan buah-buahan sebagaimana di Johor Bahru, Malaysia. Juga meminta Wali Kota untuk menyediakan waktu sedikit dengan pengusaha setiap tiga bulan sekali agar bisa saling membahas persoalan dan menyelesaikannya bersama.
’’Saya sudah sampaikan, mari kumpul kita saling curhat Pemko dan pengusaha tiga bulan sekali. Apa masalah dan solusi kita cari bersama-sama agar Batam lebih maju. Tapi, sampai sekarang belum ada dan kami menunggu itu. Jangan hanya mengurus yang tidak penting,’’ ungkapnya lagi sambil menambahkan Apindo sudah koperatif terbukti dengan ikut dalam survei KHL.

Bos PT Satnusa Persada ini menceritakan, Ketua BKPM Pusat M Luthfi sudah menyampaikan keluhan-keluhan pengusaha ke Presiden. Pemerinta pusat juga mengkhawatirkan kalau tahun 2010 nanti tingkat upah di Batam akan lebih tinggi dibandingkan Johor Bahru.
Baginya, upah tinggi membuat suatu daerah tidak kompetitif di mata investor. Batam juga tidak bisa berharap dengan keunggulan lain karena tarif air bersih saja hampir sama dengan Johor bahkan tarif listrik di Johor Bahru lebih murah. ’’Saya juga sudah sampaikan bahwa saya ini terjun bebas. Sudah kritik sana-sini tapi yang dengar itu mati rasa,’’ keluhnya.

Ditegaskan Abidin, ia tidak pernah mau membela pengusaha nakal, namun kalau ada pengusaha yang dirugikan ia minta oknum yang melakukannya diusut. (tb-emerson)

Tags: Kliping Pers Lokal //